Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah soal proses rekrutmen. Meski institusi kepolisian terus melakukan pembenahan sistem seleksi, persepsi publik mengenai praktik jual-beli kursi masih belum sepenuhnya hilang. Dalam logika sederhana masyarakat, jika seseorang harus mengeluarkan biaya besar untuk masuk institusi, maka akan muncul dorongan untuk mengembalikan modal ketika sudah bertugas. Persepsi inilah yang kemudian melahirkan kecurigaan terhadap praktik pungutan, percaloan perkara, hingga penyalahgunaan jabatan.

Masalah kedua adalah kultur organisasi yang sering kali dianggap lebih menghargai loyalitas kepada kelompok dibandingkan profesionalisme. Dalam lingkungan seperti ini, keberanian mengoreksi rekan sejawat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap solidaritas. Akibatnya, mekanisme pengawasan internal kehilangan daya gigitnya.

Dari dua persoalan tersebut lahirlah rangkaian masalah yang lebih luas: profesionalisme menurun, gaya hidup berlebihan dianggap wajar, promosi jabatan dipersepsikan tidak selalu berbasis prestasi, dan kepercayaan publik terus terkikis.

Karena itu, reformasi yang sesungguhnya mungkin tidak dimulai dari sipilisasi, melainkan dari perubahan budaya internal. Rekrutmen yang bersih memang penting, tetapi rekrutmen yang baik akan sulit bertahan jika masuk ke lingkungan yang masih mempertahankan kebiasaan lama. Sebaliknya, budaya organisasi yang sehat akan menciptakan kebutuhan alami untuk merekrut orang-orang terbaik.