Namun audiensi tersebut tertunda hingga Kamis besok, lantaran tidak hadirnya pihak Disnakertrans NTB dan DPMPTSP NTB yang semestinya berbicara soal keberadaan TKA di Sekotong.

Karena kalau komisi saja yang hadir, maka diskusi tidak akan menemukan titik temu karena yang lebih tahu permasalahannya pihak OPD (organisasi perangkat daerah),” ujar Lukman.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Puad menjelaskan bahwa disposisi dari pimpinan DPRD NTB terlambat turun, sehingga informasi terkait audiensi terlambat didapatkan.

“Kita akan menjadwalkan kembali pertemuan sesuai permintaan rekan-rekan aliansi dengan menghadirkan OPD terkait,” ujar Puad.

Ketua Logis NTB, M. Fihiruddin yang hadir pada audiensi tersebut, juga mengingatkan agar DPRD NTB tidak hanya sibuk mengurus posisi pimpinan untuk periode selanjutnya. Namun juga ikut pro-aktif terhadap keberadaan TKA di Sekotong yang membuat heboh masyarakat.

“Jangan hanya sibuk urus masalah posisi pimpinannya saja untuk periode selanjutnya, tapi ketika ada hal yang mendasar terjadi di masyarakat malah tidak diatensi dengan cepat,” kata dia.

Keberadaan TKA China di tambang ilegal di Sekotong sempat menggegerkan publik pasca insiden pembakaran kamp milik TKA China di Sekotong oleh massa tak dikenal.

Kasus tersebut kemudian mencuri perhatian publik karena baru mengetahui adanya TKA China yang bekerja di sana.
(Yyt)