Menurutnya, pertemuan tersebut bermakna besar bagi kaum Betawi. Ia juga berharap komitmen semua tokoh Betawi dalam pembahasan Perda kelembagaan adat dan pemajuan kebudayaan Betawi ini membawa manfaat jangka panjang untuk perkembangan budaya Betawi.

Sementara itu, salah satu tokoh Betawi KH. Lutfi Hakim berharap, Pemprov DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta agar terus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait Lembaga Adat Masyarakat Betawi. 

Menurut Ketua Umum Ormas FBR itu, Peraturan tersebut dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban budaya, adat istiadat, dan konstitusi untuk memenuhi percepatan pembangunan dan pemajuan kebudayaan Betawi. 

"Pertemuan ini merupakan keinginan bersama masyarakat Betawi dalam menjalankan amanah Undang-undang Dasar. Bersamaan dengan itu, komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 nanti (diharapkan) dapat turut memajukan kebudayaan Betawi," ucapnya.

Sedangkan Tokoh Betawi Nachrowi Ramli menjelaskan, masyarakat Betawi akan selalu mendukung dan membersamai Pemprov DKI Jakarta dalam menyukseskan program pembangunan Jakarta. 

"Tentunya dengan Perda Pemajuan kebudayaan Betawi, kita berharap masyarakat Betawi mampu dalam menghadapi perubahan Kota Jakarta yang akan menjadi kota ekonomi global," terangnya.

Selain itu, lanjut Nachrowi, masyarakat Betawi dengan budaya lain yang ada di Jakarta akan selalu bekerja sama, menjaga kondusivitas daerah, dan meningkatkan persatuan melalui jalur ketahanan budaya, 

"Sebagaimana tujuan pemajuan kebudayaan nasional dalam bentuk persatuan dan kesatuan budaya dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa," pungkas Nachrowi.

(*/hel)