“Ternyata ada pihak terkait yang harus diundang. Pihak Disdagperin juga arah pandangnya dirapat beda. DPRD maunya begini, pihak Dinas mau begitu. Jadi anggap saja rapat ini sifatnya hanya briefing, nanti dicari lagi waktu untuk rapat kedua,” ungkap Faisal.

Pada rapat kedua nanti harus ada kesimpulan terkait revitalisasi Pasar Kranji Baru. Sehingga pedagang bisa nyaman dengan mendapatkan kepastian terkait pembangunan gedung baru pasar tersebut, Faisal menambahkan.

Kata Faisal, pihaknya tidak mau melihat persoalan ke belakang. Komisi I hanya mempunyai target agar ada kepastian pasar terbangun, sehingga 1.800 pedagang bisa menempati bangunan yang lama mereka tunggu.

“Rapat kedua juga akan membahas ke teknis soal PKS. Kemungkinan bisa saja putus kontrak jika pihak kedua sekarang tidak bisa sanggup memenuhi target. Karena itu pihak terkait termasuk pembuat komitmen, dan pihak kedua harus diundang,” tandasnya.

Soal pemutusan kontrak, Faisal menjelaskan, dalam pertemuan tadi juga diungkapkan oleh Disdagperin bahwa pihaknya berjanji bakal segera memberikan SP3 ke pihak kedua dalam hal ini PT ABB.

“Namun SP 3 itu juga sebenarnya masih sebatas administrasi. Untuk itu rapat kedua nanti minimal sudah ada titik temu, agar pedagang bisa memiliki jaminan lebih baik dan bisa segera menempati bangunan yang dijanjikan,” papar Faisal.