Beranda
Seputar Publik / Berita

PKS Resmi Tunjuk Suhud Aliyudin Jadi Ketua DPRD DKI, Gantikan Khoirudin

Gantikan Khoirudin, penunjukan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 diproses sesuai mekanisme resmi dan telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri
PKS resmi menunjuk Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin, menegaskan hak politik sebagai pemenang Pileg 2024. PKS resmi menunjuk Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin, menegaskan hak politik sebagai pemenang Pileg 2024.

Seputarpublik.com, JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta resmi menunjuk Suhud Aliyudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Khoirudin.

Keputusan tersebut dibenarkan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli. Ia menyebut posisi Ketua DPRD DKI merupakan hak PKS sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024.

“Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini merupakan jatah Fraksi PKS,” ujar pria yang akrab disapa MTZ itu, Selasa (21/4/2026).

MTZ menjelaskan, pergantian tersebut merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang telah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta. Selanjutnya, DPW meneruskan surat tersebut kepada fraksi di DPRD untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan, pergantian Ketua DPRD tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti rotasi jabatan di tingkat komisi. Proses tersebut harus melalui tahapan administratif yang lebih panjang dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Karena ini menyangkut jabatan Ketua DPRD, maka tidak bisa langsung diganti seperti posisi lain. Ada prosedur yang harus dilalui,” jelasnya.

Fraksi PKS juga telah menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Sebagai informasi, PKS berhak atas kursi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 setelah meraih perolehan kursi terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024, yakni sebanyak 18 kursi.

Penunjukan ini menjadi bagian dari dinamika politik daerah sekaligus penguatan posisi PKS dalam struktur legislatif di Ibu Kota.(*/hel)