Seputarpublik.com, JAKARTA — Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah agar presisi, tepat, dan akurat dalam menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Akurasi data dinilai menjadi kunci agar seluruh intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran dan mampu mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dan peninjauan lapangan ke sejumlah daerah terdampak. Dari hasil tersebut, pemerintah menilai bahwa penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan komprehensif, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Oleh karena itu, kualitas dan validitas data yang disampaikan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan.