Menurut Tito, dalam situasi global yang kompetitif dan tidak menentu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga ekonomi. Program-program pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat fondasi tersebut.

Kemendagri, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintah daerah memahami dan menjalankan kebijakan nasional secara selaras. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terjebak pada pemikiran sektoral yang dapat menghambat pencapaian tujuan besar pemerintah.

> “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Tito juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak pada masyarakat luas. Menurutnya, peran aktif pemerintah melalui kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia meminta kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD memahami arah kebijakan nasional agar program pembangunan di daerah benar-benar mendukung visi kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

> “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, ekonomi sosial kerakyatan dan dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance, mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya. {red}*