Asisten III menjelaskan, bahwa penyusunan ini adalah dokumen sifatnya transisi karena berakhirnya RPJM masa jabatan dibawah kepemimpinan Zul-Rohmi tahun 2023 sehingga tidak boleh ada kekosongan regulasi.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi menambahkan dalam penyusunan dokumen ini diminta kepada semua SKPD untuk memberikan kontribusi terhadap 7 program isu strategis tersebut.

“Kontribusi SKPD harus terlibat baik pada sektor ekonomi maupun non ekonomi untuk mencapai indikator-indikator makro pada sektor masing-masing,” jelasnya.

Iswandi menambahkan, 7 program isu strategis yang akan disusun ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi sesuai kebutuhan sehingga rencana pembangunan daerah sesuai dengan target yang ingin dicapai.