Seputarpublik.com, BLITAR — Program reforma agraria yang dijalankan Kementerian ATR/BPN membawa perubahan nyata bagi kehidupan petani perempuan di Desa Soso. Kepastian hukum atas kepemilikan tanah tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. Selasa, (21/4/2026).
Salah satu penerima manfaat, Patma (55), mengenang masa sulit saat konflik lahan berkepanjangan sejak 2012 membuat warga hidup dalam ketidakpastian. Bahkan, ia sempat mengalami intimidasi saat mempertahankan lahan yang menjadi sumber penghidupan.
Namun pada 2022, melalui program redistribusi tanah, pemerintah menerbitkan sertipikat hak milik bagi 527 keluarga di desa tersebut dengan total lahan mencapai 83,85 hektare. Sejak saat itu, para petani mulai merasakan perubahan signifikan.
“Sekarang lebih aman dan tenang. Kita bisa bertani tanpa rasa takut,” ujarnya.
Hal serupa dirasakan Indra (32), yang menyebut kepastian hukum tanah membuat petani perempuan lebih percaya diri dalam mengelola lahan dan merencanakan masa depan keluarga.
Dari sisi ekonomi, peningkatan hasil pertanian juga mulai terlihat. Melalui kemitraan dengan PT Syngenta Indonesia, petani mendapatkan dukungan berupa bibit unggul, pendampingan teknis, serta akses pasar dengan harga jual yang lebih kompetitif.
Hasilnya, dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani mampu menghasilkan hingga 1 ton jagung dengan nilai mencapai Rp9 juta—meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya.
Meski tetap memikul peran ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pekerja di lahan, perempuan di Desa Soso menunjukkan ketangguhan dan semangat gotong royong yang tinggi.
Kini, reforma agraria tidak hanya menghadirkan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga menjadi pintu masuk pemberdayaan perempuan desa. Para petani perempuan tidak lagi sekadar bertahan, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan pilar penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.(Adv)*