“Nanti sesuai dengan Arah Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Heru.

Sedangkan untuk pembangunan tanggul pantai, Pj Gubernur Heru mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena saat melakukan pembangunan tanggul pantai, ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang harus segera disertifikasi. Pemprov DKI juga kemungkinan akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul tersebut, di antaranya taman dan lapangan basket.

“Tadi kita bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kita amankan. Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin,” terang Pj Gubernur Heru.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut atau tanggul laut raksasa dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020. Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.