Sementara itu, Tokoh Ibu Ibu Kota Bidang Pemberdayaan Tahun 2020 Dharma Diani mengatakan ada 23 program permukiman kembali (resettlement) warga kampung melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak bergerak (stuck) setelah berganti gubernur.

“23 kampung yang menjalin program dengan Pemprov DKI itu, semuanya stuck tidak berjalan. 180 derajat berubah semua,” kata Diani.

Saat ini warga kampung-kampung yang dijanjikan mendapat permukiman kembali sudah terkatung-katung nasibnya, seperti Kampung Kunir dan Kampung Bayam.

Diani mengatakan warga Kampung Kunir sudah tiga kali bersurat ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, namun tidak memperoleh jawaban kegelisahan mereka.

“Yang paling menyedihkan di Kampung Bayam, mereka sekarang lesehan di depan JIS pakai tenda seadanya. Karena untuk mengontrak lagi, mereka sudah tidak mempunyai uang,” kata Diani.

Guyub
Anies mengatakan konsep permukiman yang dinamakan kampung adalah masyarakat yang guyub, rukun, dan bersuasana keakraban. ‘Kampung’ tidak memiliki persamaan kata di dalam bahasa Inggris, karena di sana tidak mengenal konsep tersebut.

“Makanya kalau dilihat bahasa Inggris, kampung tetap disebut kampong, bedanya hanya pakai huruf O. Kenapa? Di sana tidak mengenal konsep kampung, karena itu asli sini, itu adalah khas Indonesia,” kata Anies.

Karena itu, kampung di Jakarta tidak boleh hilang meski bangunannya menjadi beton dan bersusun.

Anies mengatakan dalam pembukaan konstitusi negara Republik Indonesia disebutkan bahwa “pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Artinya, pemerintah menempatkan rakyat sebagai warga negara yang harus dilindungi, mendapatkan perasaan aman karena pemerintahnya memberikan ketenangan dan kenyamanan.

“Ketika ada rakyat yang butuh perlindungan, ya kita lakukan. Itu yang perlu dituntaskan,” kata Anies. (*/red)